Ini adalah risiko Jokowi Jika ada Resmikan Budi Gunawan

Ini adalah risiko Jokowi Jika ada Resmikan Budi Gunawan -

Iklan

Indoberita.com - Perdebatan tentang kasus yang berkaitan dengan pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala polisi oleh Presiden Jokowi sampai saat ini tidak muncul lihat juga titik pertemuan. Bahkan sekarang muncul kontroversi atas nama baru yang akan menggantikan kepala pelamar nama polisi BG.

Hari ini, Jokowi dilaporkan membuat keputusan terkait dengan kontroversi ini. Karena hari ini pengadilan akan memutuskan kelanjutan BG terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Jokowi tidak melantik BG sebagai kepala polisi, ia memukul konstitusi yang sama.

Iklan

Menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi jika Jokowi tidak melantik BG sebagai kepala polisi akan menghadapi beberapa resiko. Menurut dia, keputusan itu akan ditunggu-tunggu kontroversi terkait Jokowi. Jika Jokowi tidak melantik BG sebagai kepala polisi, itu sama saja dengan melanggar konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa penyajian Kepala Kepolisian calon yang diajukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jalur ini sudah diambil Jokowi dan nama yang diusulkan adalah Budi Gunawan. Parlemen juga menyetujui nama sebagai calon Kapolri. Namun, Komisi akhirnya menetapkan BG sebagai tersangka kasus korupsi dan berujung dengan peresmian BG delay sebagai kepala polisi.

"Proses pengajuan dan penentuan nama itu dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan perilaku ilegal jika tidak dilakukan," kata Muradi dalam siaran media Senin (16/2)

Jika Jokowi dibatalkan melantik BG, yang akan menghina DPR dan melanggar konstitusi. ini adalah masalah serius yang harus diperhatikan oleh Jokowi.

di samping itu, Kapolri kontroversi ini terkait loyalitas Jokowi kepada pendukung negara dan partai yang disurvei. Muradi mengatakan bahwa ideologi dan arah gerakan dari pesta selaras dengan pemerintah di mana presiden kepala. Namun pada kenyataannya, Jokowi juga menghadapi kenyataan bahwa kepentingan negara tidak sejalan dengan ideologi partai.

risiko tambahan jika Jokowi melantik BG dibatalkan sebagai kepala polisi merupakan pelanggaran potensi etika politik. Menurut Muradi, Presiden dan pendukung partai harus duduk bersama untuk menemukan landasan bersama antara keinginan partai dengan kebijakan presiden.

Iklan

Tweet